Pasar keuangan internasional kini telah sangat volatile selama satu tahun, sebagai dampak dari krisis utang zona euro tarik tanpa henti pada. Sementara itu, data ekonomi yang lemah keluar dari Amerika Serikat juga telah mengambil korban mereka pada kepercayaan investor dan proyeksi pertumbuhan di seluruh dunia.
Sama seperti pada awal Krisis Keuangan Global pada tahun 2008, sekali lagi Indonesia tidak akan kebal terhadap penurunan lebih jelas, terutama karena perekonomian China dan India juga mulai melambat. Meskipun kinerja Indonesia yang relatif kuat baru-baru ekonomi, dan posisi suara untuk menyerap guncangan jangka pendek dengan kebijakan fiskal yang konservatif dan cadangan devisa pada dua kali tingkat yang terlihat pada tahun 2008, pertanyaan di benak banyak orang saat ini adalah: bisa Indonesia cuaca perlambatan ekonomi dunia dan gejolak pasar keuangan karena berhasil melakukannya pada 2008-2009, atau bisa sektor keuangannya mulai goyah di bawah tekanan, seperti yang terjadi selama Krisis Keuangan Asia tahun 1997-1998?
Indonesia telah memberikan perhatian besar untuk meningkatkan stabilitas sektor keuangan sejak tahun 1997-1998 krisis dan kekurangan yang terkena, dan itu adalah adil untuk mengatakan bahwa banyak yang telah dicapai. Sektor perbankan jauh lebih kuat dan lebih tahan terhadap krisis sekarang daripada pada tahun 1997, dan gejolak pasar selama 2008-2009 diuji sistem dan menunjukkan bahwa Indonesia bisa datang melalui dengan warna terbang.
Alasan utama sektor keuangan Indonesia lulus bahwa tes tanpa cedera adalah kebijakan makroekonomi yang sehat, pengawasan perbankan sangat meningkat dan regulasi, kehati-hatian pada bagian dari bankir sendiri dan respon yang tepat waktu dari pemerintah pada waktu stres.
Pertanyaannya adalah apakah Indonesia telah berbuat cukup untuk mengamankan tingkat kesehatan sektor keuangan akan maju dalam lingkungan global yang stabil saat ini. Tentu saja, ini tergantung ke mana pada seberapa buruk bahwa lingkungan eksternal menjadi. Apakah kita melihat kemungkinan Yunani keluar dari euro, atau krisis perbankan zona euro utama, atau kedua dicampur dengan pemulihan yang terhenti di AS?
Jawabannya adalah bahwa pembuat kebijakan di Indonesia perlu menganggap skenario terburuk ketika memperkuat sektor keuangan, bukan karena hal itu akan terjadi, tetapi hanya karena ada risiko itu bisa terjadi. Kinerja sektor Indonesia yang kuat baru-baru ini keuangan telah bertindak sebagai penyangga terhadap dari ketidakstabilan pasar dan menunjukkan bahwa ada pengulangan tahun 1997 krisis sektor keuangan akan terjadi kali ini. Namun, semakin memperkuat kemampuan pemerintah untuk mengatasi risiko terhadap sektor ini akan lebih bijaksana dan berpotensi penting dalam pandangan risiko yang terbentang di depan.
Sudah, sejumlah kebijakan telah disiapkan untuk menghadapi aliran keluar modal, termasuk bond stabilization fund untuk membeli obligasi pemerintah dalam negeri, perpanjangan jatuh tempo dan memperpanjang holding period minimum dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan kebijakan bank sentral untuk mendapatkan eksportir untuk memulangkan pendapatan ekspor mereka ke bank Indonesia.
Namun, tindakan yang lebih diperlukan untuk meningkatkan pertahanan di Indonesia pada waktu pasti. Pertama, Indonesia perlu dimasukkan ke dalam tempat dasar hukum yang lebih kuat untuk protokol untuk manajemen krisis, dan ini pada gilirannya akan memerlukan sistem jaring pengaman (JPSK) hukum keuangan yang akan disahkan oleh parlemen. Sejauh ini, nota kesepahaman telah ditandatangani oleh Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan Indonesia (LPS) dan Kementerian Keuangan, yang memberikan dukungan kepada pengaturan informal saat ini dan memungkinkan berbagi informasi dan koordinasi antara otoritas melalui Stabilitas Keuangan Sistem Forum Koordinasi, sebagaimana tercantum dalam Indonesian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) UU.
Di masa lalu, tantangan telah untuk memastikan koordinasi lintas kelembagaan yang efektif pada waktu stres sektor keuangan. Sebuah undang-undang JPSK disahkan oleh parlemen akan memberikan kerangka hukum yang lebih kuat untuk koordinasi tersebut dan proses pengambilan keputusan yang cepat untuk mencegah dan mengelola situasi krisis di masa depan.
Seperti mandat hukum adalah semua lebih penting mengingat ketidakpastian yang diciptakan di bangun dari bailout pemerintah Bank Century selama krisis 2008, dan ragu-ragu bahwa ini mungkin menyebabkan antara senior pemerintah pengambil keputusan berada di sana untuk menjadi situasi yang sama sekarang. Bagian dari hukum JPSK akan menyediakan lebih banyak jaminan bahwa situasi krisis di masa depan bisa cepat diselesaikan tanpa menimbulkan biaya tinggi bagi perekonomian.
Dalam istilah praktis, hukum JPSK membutuhkan koordinasi yang efektif oleh panitia, yaitu Forum Stabilitas Sistem Keuangan, yang terdiri dari menteri keuangan, gubernur bank sentral dan kursi dari LPS dan OJK (di masa depan). Hukum JPSK juga akan memberikan klarifikasi mengenai bagaimana dan kapan bantuan likuiditas darurat untuk bank gagal dapat disediakan selama krisis. Hal ini akan membantu untuk mengurangi penyalahgunaan kredit darurat yang terjadi dalam skala luas di Indonesia selama 1997-1998 Krisis Keuangan Asia.
Kedua, Indonesia perlu terus menerapkan perjanjian Basel II di sektor perbankan. Basel II bertujuan untuk menciptakan standar internasional yang dapat digunakan regulator perbankan saat membuat peraturan tentang berapa banyak modal bank harus menyisihkan untuk menjaga terhadap jenis risiko yang mereka hadapi.
Dengan standarisasi peraturan di tingkat internasional, konsistensi yang cukup dipertahankan sehingga hal ini tidak menjadi sumber ketidaksetaraan kompetitif di antara bank-bank internasional aktif. Setelah membuat kemajuan yang baik sejauh ini, Indonesia masih memiliki beberapa cara untuk pergi di daerah ini untuk memastikan bahwa sektor perbankan sesuai dengan standar Basel II.
Pada saat yang sama, Basel III kini telah diterbitkan oleh Komite Basel. Negara-negara G20, termasuk Indonesia, telah berkomitmen untuk melaksanakan tahap berikutnya peraturan perbankan internasional mulai 1 Januari 2013, termasuk pengaturan transisi sampai 1 Januari 2019.
Ketiga, di pasar modal Indonesia ada kebutuhan bagi regulator untuk memiliki kekuatan penegakan hukum yang memadai, dengan sanksi yang berarti bagi mereka yang menyimpang sehingga pelaku pasar yang kuat tidak bisa terlalu mempengaruhi pasar. Ini melanjutkan upaya untuk memperkuat perlindungan investor melalui regulasi dan penegakan hukum, karena mereka akan membantu meningkatkan kepercayaan investor dan memastikan bahwa pasar modal Indonesia tetap menarik bahkan selama paling tidak pasti kali, ketika investor asing cenderung menjadi yang paling tidak mau mengambil resiko.
Keempat, mengingat ketidakpastian terus di pasar keuangan global, bahkan lebih penting bagi pemerintah mengendalikan sektor keuangan Indonesia untuk menghindari ketidakpastian kebijakan di semua biaya. Setiap sedikit keraguan, keraguan atau reaksi berlebihan di kalangan pengambil keputusan cenderung merusak kepercayaan investor yang sudah rapuh. Mekanisme lebih dilembagakan yang berada di tempat, semakin kecil kemungkinan akan untuk ketidakpastian kebijakan menjadi jelas. Satu hal tampaknya menjadi jelas: dalam lingkungan bergejolak saat ini, meskipun tepuk tangan untuk kebijakan yang baik dapat diredam, ada kemungkinan akan hukuman serius bagi kebijakan yang buruk.
Terakhir, keputusan untuk membentuk Otoritas Jasa Keuangan Indonesia untuk mengambil alih fungsi pengaturan dan pengawasan saat ini di pasar modal dan lembaga keuangan non-bank Badan Pengawas Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) pada akhir tahun 2012, diikuti oleh transfer tanggung jawab Bank Indonesia untuk pengawasan dan pengaturan bank pada akhir 2013, berpotensi menimbulkan risiko pada seperti waktu yang tidak pasti.
Sejauh ini, Indonesia adalah diberi ucapan selamat pada pemilihan sukses dari dewan komisaris yang kredibel untuk OJK. Tapi risiko terbesar dan tantangan nyata terletak pada pelaksanaan transisi. Misalnya, kompetensi pengawasan kritis bisa hilang dalam transisi.
Oleh karena itu penting untuk memastikan ada kejelasan hukum dan operasional pada peran dan tanggung jawab, dan koordinasi yang erat antara OJK dan Bank Indonesia, LPS dan Bapepam-LK. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa modal manusia dan pengetahuan institusional yang dibangun oleh bank sentral dan Bapepam-LK tidak hilang, tetapi dipindahkan ke OJK.
Seperti pengalaman tahun 2008 telah dikonfirmasi, Indonesia telah membuat langkah besar dalam memperkuat sektor keuangan, sehingga melindungi ekonomi riil nya dari gejolak keuangan global. Namun, lagi yang masih harus dilakukan dalam memperkuat sektor keuangan jika Indonesia ingin memberikan dirinya kesempatan terbaik untuk berhasil menavigasi gejolak yang ada di depan, terlepas dari guncangan eksternal yang mungkin datang jalan.
PS Srinivas adalah ekonom keuangan utama di Bank Dunia di Jakarta.
sumber : http://www.sr-indonesia.com
