Surabaya, 15/7 (Jubi)—Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang dilaksanakan pada 1969, dinilai cacat hukum dan cacat moral. Pasalnya selama pelaksanaan PEPERA dilakukan dibawah tekanan militer. Ketua Aliansi MAhasiswa Papua (AMP) Komite Kota Surabaya, Fransina Agapa, menilai, ada intimidasi dan teror yang terjadi saat pelaksanaan PEPERA berlangsung.
“Saat pelaksanaan PEPERA dilakukan telah terjadi intimidasi dan teror terhadap perwakilan orang asli Papua yang dipilih untuk ikut terlibat dalam PEPERA tersebut,”ujar Fransina Agapa, seusai demo peringatan 44 tahun PEPERA yang tidak demokratis, depan Grahadi, Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Senin (15/7), siang.
Sehingga, lanjut Fransina Agapa, Penentuan pendapat rakyat ini, tidak sesuai dengan hati nurani orang asli Papua. bahkan, terjadi manipulasi politik dalam sejarah bangsa Papua Barat. ” Manipulasi politik telah membawa rakyat Papua Barat dalam malapetaka terbesar dan terpanjang dalam pelanggaran HAM terhadap orang asli Papua,”ungkapnya.
Menurut Agapa, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang menganut nilai-nilai demokrasi agar memberikan ruang dan kebebasan kepada bangsa Papua barat, untuk menentukan nasib sendiri, “Tak ada hal-hal tertentu yang orang Papua minta, kecuali berikan kebebasan dan hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokrastis bagi rakyat Papua,”tukasnya.
Selain itu, agapa menuntut, agar rezim fasis Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono serta Perserikatan Bangsa -Bangsa (PBB) untuk menutup dan menghentikan aktivitas eksploitasi semua perusahaan Multy National Coorporation (MNC) milik negera imprealis seperti PT FREEPORT, BP, LNG Tangguh, Medco, Corindo dan perusahaan asing lain yang ada di tanah Papua.
“Keberadaan perusahaan-perusahaan asing di papua, semakin memperpanjang permasalahan papua. Bahkan menjadi aktor pemicuh persoalan di seluruh tanah Papua,”tegasnya.
Pantauan wartawan tabloidjubi.com, demo damai yang koordinir oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) ini, dihadiri oleh puluhan pemuda dan mahasiswa asal dari Papua. Para pendemo juga membentang spanduk dengan ukuran 2 x 1. Massa demo dibubarkan dengan tertib oleh koordinator lapangan (Korlap) tepat pada 13.00, siang hari. (Jubi/Ones Madai).
